| Memaparkan visi untuk masa depan lembaga kepolisian dunia di Majelis Umum
DOHA, Qatar – Ronald K. Noble hari ini dipilih oleh Majelis Umum INTERPOL untuk menjabat untuk periode ketiga sebagai Sekretaris Jenderal badan kepolisian dunia dengan dukungan atas pendekatan Tuan Nobel untuk membuat lembaga tersebut pemain inti dalam memerangi kejahatan abad ke 21.
Dipilih oleh Komite Pelaksana INTERPOL sebagai kandidat mereka, para wakil dalam Sesi rapat Majelis Umum ke 79 – di Doha, Qatar dari tanggal 8 -11 November 2010 – memilih dengan suara mayoritas untuk memilih kembali Tuan Noble, yang pertama kali terpilih di Rhodes pada tahun 2000 dan dipilih kembali untuk periode kedua di Berlin tahun 2005. Pemilihan tersebut didasarkan apda satu Negara satu suara.
Pimpinan INTERPOL, Khoo Boon Hui, menyambut keputusan Majelis Umum yang mengakui bahwa di bawah Tuan Noble INTERPOL telah menjadi lebih operasional dan lebih efektif daripada sebelumnya’.
“Ronald K. Noble adalah juru kampanye yang tak henti-hentinya mengkampanyekan penegakan hukum internasional, yang melihat peluang pada saat yang lain melihatnya sebagai tantangan,” kata Pimpinan Khoo, menambahkan “Di bawah kepemimpinannya, INTERPOL telah memasuki abad ke 21 dan menanti pencapaian-pencapaian besar dimasa mendatang.”
Tuan Noble, Sekretaris Jenderal INTERPOL pertama dari Amerika, berterima kasih kepada para delegasi atas dukungan dan kepercayaan mereka, dan berjanji untuk terus bekerjasama dengan 188 negara anggota INTERPOL.
“Saya telah diberikan mandat untuk melanjutkan pekerjaan yang telah saya mulai 10 tahun lalu, dan akan mencurahkan seluruh energi saya untuk memastikan agar INTERPOL tetap menjadi yang terdepan dalam international policing,” kata Sekretaris Jenderal Noble. “Saya senang dan bangga bahwa Majelis umum telah menunjukan dukungan mereka dan memberikan saya peluang untuk terus menjabat di INTERPOL dan masyarakat penegakan hukum yang lebih luas, membangun keberhasilan yang telah kita capai bersama.”
Fitur utama dari visi Sekretaris Jenderal untuk perkembangan lembaga di masa mendatang adalah pembangunan INTERPOL Global Complex (IGC) di Singapura, yang disetujui hari ini oleh Majelis Umum dan untuk itu Qatar berjanji memberi bantuan senilai USD 2 juta untuk pembangunannya.
“Dukungan bersama Majelis Umum untuk INTERPOL Global Complex dan penawaran dari Singapura untuk menjadi tuan rumah ini akan memastikan keberlangsungan dari budaya inovasi kami dan merupakan langkah berikutnya dalam evolusi Lembaga. Ini akan membantu semua penegakan hukum meningkatkan peran mereka dalam mengatasi ancaman abad ke 21, khususnya kejahatan dunia maya,” ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal Noble.
Menteri Dalam Negeri Singapura dan Menteri Hukum, K. Shanmugam, mengatakan bahwa penempatan lokasi IGC di Singapura, dengan dukungan penuh dari Majelis Umum INTERPOL, merupakan tonggak penting bagi INTERPOL dalam perjalanannya untuk memperkuat kemampuan global policing. Ia menambahkan bahwa Singapura bangga untuk menjadi bagian dari proyek bersejarah ini yang akan menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk Asia Pasifik serta memperkuat kemampuan INTERPOL di seluruh dunia di wilayah baru. Menteri tersebut mengatakan bahwa Singapura sangat komitmen dengan visi INTERPOL yaitu menghubungkan kekuatan kepolisian untuk dunia yang lebih aman.
INTERPOL telah melihat peningkatan tajam dalam penggunaan perangkat dan jasa kepolisian operasionalnya pada tahun-tahun belakangan ini. Di bawah kepemimpinan Tuan Noble, INTERPOL membuat jaringan komunikasi kepolisian global aman pertama di dunia, yang memberikan semua 188 negara anggota komunikasi dan akses real-time ke perangkat dan layanan INTERPOL. IGC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Lembaga untuk melaksanakan kembali platform operasionalnya dan akan fokus pada mengembangkan perangkat policing yang inovatif dan state-of-the-art untuk membantu penegakan hukum di seluruh dunia, terutama meningkatkan kesiapan untuk mengatasi kejahatan dunia maya.
Global Complex tersebut juga akan membangun Pusat Komando dan Koordinasi (CCC) 24-jam, yang ketiga akan dibangun karena Tuan Noble menjadi Sekretaris Jenderal. CCC yang pertama dibangun di kantor pusat Sekretariat Umum di Lyon, Perancis pada tahun 2001, dan yang kedua dibuka secara resmi di kantor Biro Regional yang baru di Buenos Aires pada bulan Oktober tahun ini.
Badan pengatur utama INTERPOL, Majelis Umum bertemu sekali setahun dan mengambil semua keputusan kebijakan utama. Sesi ke 79 di Qatar menyatukan lebih dari 650 kepala polisi dan dan pejabat resmi senior penegakan hukum sejak 141 dari para Negara anggotanya. |
|
| LIBREVILLE, Gabon – Kepolisian di Gabon telah menyelematkan lebih dari 140 anak yang telah di perdagangkan dari Negara berbeda untuk bekerja sebagai buruh paksa di pasar setempat, dalam operasi yang dipimpin INTERPOL dengan kode operasi Bana.
Sekitar 44 orang ditahan dalam operasi tersebut, yang berlangsung dari 9-11 Desember dan merupakan operasi pertama di Afrika Tengah.
Selama operasi, tim pejabat melakukan pemeriksaan di lokasi pasar di kota ibukota Libreville, tempat dimana anak-anak yang usianya enam tahun bekerja dalam berbagai peran, mulai dari mengangkut, barang berat, sampai menjual produk.
Anak-anak dirawat setelah operasi tersebut yang dipimpin oleh kepolisian dengan dukungan dari sejumlah kementrian termasuk masalah kesehatan, sosial, pekerjaan dan luar negeri, selain dari organisasi non pemerintah dan para pekerja sosial.
Penyidikan tetap berlangsung dan otoritas Gabon telah berjanji untuk melaksanakan operasi sejenis secara berkala untuk mengidentifikasi dan menyelematkan anak-anak dari tenaga kerja paksa dan memastikan agar mereka menikmati masa sekolah yang mereka perlukan.
“Keberhasilan operasi ini dalam mengidentifikasi dan menyelematkan anak-anak yang dipaksa untuk bekerja merupakan awal yang kuat dan keputusan Gabon untuk melanjutkan pekerjaan ini akan menyebabkan ratusan anak lebih yang dapat diselamatkan,” kata Jon Eyers, Asisten Direktur INTERPOL Divisi Perdaganga Manusia.
“Operasi Bana secara jelas menunjukkan apa yang dapat dicapai melalui koordinasi sumberdaya dan dukungan untuk membantu kepolisian nasional dalam melindungi anak-anak dari perdagangan dan eksploitasi,” ditambahkan Tuan Eyers, yang divisinya juga mengkoordinasikan operasi sejenis di Burkina Faso pada bulan Oktober, dan di Côte d’Ivoire.
Ketiga operasi tersebut dilaksanakan di bawah kerangka program INTERPOL Bantuan Operasional, Dukungan Layanan dan Infrastruktur (OASIS) untuk angkatan kepolisian Afrika, yang didanai oleh Jerman. Program tersebut bertujuan untuk membantu Negara-negara di Afrika mengembangkan pendekatan global dan terpadu untuk memberantas kejahatan abad ke 21 dengan mengembangkan kemampuan operasional untuk policing di wilayah dan meningkatkan kemampuan Negara-negara anggota INTERPOL untuk mengatasi ancaman kejahatan secara nasional, regional dan global.
Sebelum pengoperasian Bana, pelatihan telah diselenggarakan oleh INTERPOL di Biro Regionalnya di Kamerun dan di Biro Pusat Nasional di Libreville untuk memastikan agar para pejabat di lapangan dilatih dalam cakupan ketrampilan termasuk tekhnik wawancara khusus. |
|
|
| LYON, Perancis – Dewan Uni Eropa (EU) telah mengambil Keputusan yang akan melihat misi militer Uni Eropa yang sedang berlangsung terhadap perompakan laut di pantai Somalia mengunakan jaringan dan perangkat global INTERPOL untuk memberantas jaringan kejahatan dibalik perompakan di Teluk Aden.
Berdasarkan Keputusan Dewan Uni Eropa 2010/766/CFSP yang diputuskan pada tanggal 7 Desember, informasi tentang tersangka perompak laut yang dikumpulkan oleh para anggota Operasi Uni Eropa ATALANTA, seperti sidik jari, informasi penting dan dokumen identifikasi, serta rincian peralatan yang digunakan oleh para tersangka, akan diserahkan ke INTERPOL untuk dilakukan pemeriksaan untuk disesuaikan dengan database globalnya dengan pertimbangan untuk memfasilitasi identifikasi dan ketertelusuran tersangka, serta penuntutan mereka.
Dengan tindakan perompakan laut dan perampokan bersenjata di pantai Somalia yang terus mengancam keselamatan jiwa dan pelayaran di wilayah tersebut dan menghambat pengiriman bantuan makanan ke penduduk Somalia, Sekretaris Jenderal INTERPOL Ronald K. Noble mengatakan bahwa perompakan laut merupakan masalah kejahatan terorganisir internasional yang memerlukan pertukaran intelejen kepolisian melalui pendekatan kerjasama.
Dalam hal ini, Tuan Noble menggambarkan Keputusan Dewan Uni Eropa sebagai ‘pengembangan signifikan dalam bentuk tukar menukar informasi atas perompakan laut dan dalam memerangi jaringan kejahatan dibelakangnya’.
“Keputusan Uni Eropa mengakui peran penting yang dimainkan oleh penegakan hukum internasional dan INTERPOL dalam memberikan penghubungan penting antara penangkapan yang dilakukan melalui intervensi militer dan penyidikan dan penuntutan pembajak laut dan jaringan kejahatan berkenaan,” kata kepala INTERPOL.
"INTERPOL telah lama menegaskan bahwa perompakan laut merupakan masalah kejahatan antar Negara klasik yang dapat terjadi di laut bebas namun merupakan bagian dari jaringan global yang lebih luas yang dalam hal ini para penjahat terorganisir menargetkan korban, menyandera mereka dan meminta uang tebusan, meninggalkan bukti untuk diikuti dan diselidiki oleh penegak hukum.
"Pendekatan komprehensif yang mengumpulkan intelejen, sumber dan membangun kemitraan strategis merupakan kunci untuk menangani perompakan, dan dalam hal ini kolaborasi INTERPOL yang kuat dengan mitra internasional seperti Uni Eropa, Europol dan PBB merupakan hal penting untuk mengatasi kejahatan ini," disimpulkan oleh Sekretaris Jenderal Noble.
Keputusan Uni Eropa mengikuti Resolusi Dewan Keamanan PBB bulan lalu 1950 (2010) yang menyerukan ke 192 negara-negara anggota PBB untuk bekerjasama dengan INTERPOL dan Europol untuk memerangi jaringan kejahatan yang terlibat dalam perompakan laut di pantai Somalia. Kerjasama antara INTERPOL dan Europol dalam pertukaran informasi dan analisis bahan yang terkait dengan perompakan telah menghasilkan identifikasi hubungan antara sejumlah kasus dan individu berdasarkan DNA, sidik jari dan analisis telepon. |
|
| SALVADOR DE BAHIA, Brazil – Peran penting yang dimainkan oleh masyarakat dan media dalam membantu penegakan hukum dalam mencari dan menahan para penjahat yang mencoba untuk melarikan diri ditekankan dalam konferensi internasional INTERPOL tentang buronan yang berakhir hari ini.
Mengumpulkan hampir 150 wakil penegakan hukum dari 39 negara, konferensi tiga hari (7-9 Desember) dibuka oleh Tuan Luiz Fernando Corrêa, Direktur Umum Kepolisian Federal Brazil, dan membahas sejumlah masalah yang terkait dengan penyidikan buronan, termasuk seruan masyarakat, kerjasama penegakan hukum internasional, dan perlunya untuk memutakhirkan Red Notices orang yang dicari INTERPOL dengan informasi baru, dan penggunaan metode bertekhnologi tinggi seperti piranti lunak pengenalan wajah.
Nilai seruan masyarakat untuk memberikan bantuan dalam menargetkan buronan internasional yang difokuskan secara khusus melalui keberhasilan Operasi INTERPOL Infra-Red (Penangkapan dan Penahanan Buronan Internasional – Red Notices) yang menghasilkan tanggapan dari orang diseluruh dunia yang memberikan informasi tentang 450 buronan internasional yang ditargetkan yang dicari karena kejahatan serius termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual anak, dan perdagangan manusia.
Operasi, yang berlangsung dari bulan Mei sampai Juli 2010, telah sejauh ini melihat lokasi atau menahan lebih dari 160 orang, dan informasi baru seperti lokasi yang mungkin, informasi dokumen perjalanan, foto, sidik jari dan nomor telepon sekitar 400 kasus lain juga telah dipertukarkan dengan INTERPOL.
"Dalam dunia dengan buronan yang terus bergerak, cerdas dan agresif, adalah penting bahwa penegakan hukum saling berbagi praktek terbaik dan informasi sambil membangun kemitraan yang memungkinkan para penjahat tidak ada tempat untuk bersembunyi," kata pembicara utama Wakil Direktur Chris Dudley of the United States Marshals Service.
"Ini adalah Konferensi internasional INTERPOL ke enam tentang Buronan dan keberhasilannya dan peningkatan jumlah peserta mengirimkan pesan yang jelas kepada para buronan di seluruh dunia: tidak masalah kemana anda lari, karena akan selalu ada para petugas penegak hukum yang mengejar anda," ditambahkan oleh Tuan Dudley.
Asisten Direktur Dukungan Investigatif Buronan (FIS) INTERPOL unit, Dimitrios Souxes, mengatakan bahwa lebih banyak informasi yang saling diberikan Negara anggota INTERPOL tentang buronan, semakin besar kesempatan untuk melacak dan menangkap para buronan.
"Menyediakan informasi penting kepada para pejabat kepolisian terdepan secara nasional dan internasional akan menyulitkan bagi para buronan untuk melarikan diri. Operasi Infra-Red menunjukan hasil positif yang dapat diperoleh dengan menggabungkan informasi dari masyarakat dengan pekerjaan polisi di lapangan," kata Mr Souxes.
Menambah kemampuan regional dalam penyelidikan buronan, terutama sehubungan dengan kejahatan khusus seperti perdagangan narkoba dan pelecehan seksual anak, juga dibahas dalam agenda rapat. |
|
|
Badan Narkotika Nasional (BNN)
