Jumat, 19 Desember 2014
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Mengungkap Illegal Fishing Di Maluku Tenggara
Rabu, 02 Januari 2013 00:00    PDF Print E-mail

"Berbagai tindak kejahatan yang menjarah sumberdaya alam, kerapkali terjadi di Indonesia, mulai dari bidang perkayuan (illegal loging), pertambangan (illegal mining), sampai kepada perikanan (illegal fishing). Bagaimana tidak, bumi Nusantara kita memang terkenal dengan melimpahnya sumberdaya alam (darat maupun laut). Faktor inilah yang membuat cukong-cukong asing yeng bekerjasama dengan oknum lokal, menggaruk hasil kekayaan alam kita. Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara yang diakibatkan kejahatan bidang perikanan/illegal fishing di Maluku Tenggara ini pertahun mencapai +/- Rp.31,1 triliun! sebuah angka yang fantastis, dan kegiatan tersebut sudah berlangsung lebih dari tiga tahun belakangan ini".

Hal itulah yang membuat Pemerintah / Penegak Hukum dari pusat merasa segera perlu menangani kegiatan yang melanggar hukum sekaligus telah merugikan Negara. Maka digelarlah operasi besar-besaran pemberantasan illegal fishing oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku pada akhir November sampai awal Desember 2007 perairan Maluku Tenggara/kepulauan laut Arafuru. Tim gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, Dokkes dan Div. Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol. Hadiatmoko Direktur V/Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri.

Dari beberapa kali gelar operasi, maka pada tanggal 26 November 2007 diperairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Tramper dan Trawl dengan ABK sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8 orang WNI dan 1 orang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku sebanyak +- 1.932 ton. Pada tanggal 7 Desember 2007, diperairan Benjina, juga ditangkap 7 (tujuh) buah kapal Tramper dan Trawl dengan ABK sebanyak 146 orang terdiri dari 146 orang WN Thailand, 10 orang WNI, dan 1 orang WN Myanmar, dan dengan hasil tangkapan ikan yang dibekukan sebanyak +- 1.500 ton. Sedangkan di Ambon, Maluku, telah ditangkap KM Ciliman 10 (atas nama Mr. PW-WN Thailand) lengkap dengan 2 buah kapal Trawl dan muatan ikan beku yang sudah dipindahkan ke kapal pengangkut. Sedangkan di laut seram telah ditangkap KM. Binar 330 (a.n. Mr. NB WN. China) lengkap dengan alat pengakap ikan Trawl, dan ikan beku sebanyak 85 ton.

Dalam proses penyidikan menyeluruh tentu saja sudah dilaksanakan dengan seksama, sesuai dengan kaidah hukum kita, yaitu; Pemeriksaan Tersangka (yang menetapkan 16 tersangka) terbatas pada Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin Kapal, Pemeriksaan Saksi (seluruh awak kapal yang tertangkap), Pemeriksaan Ahli, Melengkapi administrasi penyidikan, pemberkasan perkara dan mengajukan berkas ke Pengadilan, dan tentu saja proses lelang barang bukti ikan.

Dan dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan adanya pelanggaran sebagai berikut;

  1. Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 yaitu:
    • Ijin tangkap tidak sesuai dengan ketentuan Departemen Kelautan Perikanan, karena 1 SIKPI (Surat Ijin Kapal Penangkap Ikan) digunakan untuk beberapa kapal.
    • Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), dan dengan menggunakan pukat harimau/Trawl.
    • Penangkapan ikan dilakukan diluar fishing ground/daerah tangkapan dalam SIPI.
    • Kejahatan Korporasi.
  2. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
  3. Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.
  4. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang tindak pidana pencucian uang/money laundering yang dapat dikenakan kepada Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Keuangan para perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah melatar belakangi kegiatan illegal fishing tersebut.
  5. Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas (BBM Bersubsidi) di Tual dan Benjina yang dapat dikenakan kepada Kadepot Pertamina, Ka DKP/PPN, Syahbandar, Agen Perusahaan & Badan Usaha BBM. Atau dapat juga dikenakan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dampak negatif luar biasa dari 'Illegal fishing'
Tidak dipungkiri lagi bahwa akibat nyata dari kegiatan Illegal fishing tersebut ternyata sangat luas dan langsung menyengsarakan masyarakat daerah setempat.

Mulai dari kerugian negara yaitu; darihasil tangkapan ikan perbulan : 1457 kali kapal penangkapan X 250.000 kg X Rp.3.000 (harga limit) = Rp. 1.092.750.000.000,- (satu trilyun sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hasil tangkapan satu tahun dikalikan 12 = Rp. 13.113.000.000.000,- (tiga belas trilyun seratus tiga belas milyar rupiah). Belum lagi kerugian Negara dari penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah berlangsung selama 20 bulan, yang diperkirakan telah merugikan negara sebesar Rp. 532.500.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). (dengan perincian : 355 kapal berlayar X 25 KL (2500 L) X Rp. 3000,- (Rp. 7.300 - Rp.4.300) perbulan = Rp. 26.625.000.000 X 20 bulan = Rp. 532.500.000.000,-

Dampak yang paling serius lagi adalah sejak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut, maka seluruh perusahaan industri pengolahan ikan di Tual dan Benjina tidak beroperasi lagi, dan akibat lebih lanjut sudah dapat ditebak apa yang terjadi, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan pabrik pengolahan ikan. Karena tidak ada lagi bahan baku tangkapan ikan yang diolah oleh perusahaan. (Ini terjadi karena semua tangkapan ikan oleh kapal asing tersebut telah ditransfer ke kapal yang lebih besar di tengah laut istilahnya 'trans-shipment' dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2006 yang mewajibkan seluruh hasil tangkapan ikan diturunkan dan diolah di darat).

Dari segi lingkungan, telah terjadi kerusakan yang permanen, karena menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan alat penangkap ikan skala besar (Pukat Harimau dan Trawl) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan kelautan kita. Dan yang pasti adalah semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan Arafuru, karena hampir 3 tahun terjadi kegiatan penangkapan ikan secara semena-mena dan bersifat eksploitatif.

Hasil operasi tersebut sangat disambut baik oleh para pengusaha ikan lokal, karena tindakan tegas Polri akan memberikan harapan kepada mereka untuk kembali bergiat dalam usaha pengolahan ikan yang selama ini terpuruk. Selama ini sepak terjang "oknum aparat" yang ikut mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan keadaan lainnya juga dimanfaatkan oleh "oknum", karena masih banyak "celah" dalam peraturan perikanan yang ada, misalnya kapal-kapal asing yang beroperasi seharusnya mendapat izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan & Direktorat Perhubungan Laut. Tapi faktanya dilapangan kapal-kapal yang tidak punya izin dapat beroperasi, ini menandakan masih adanya "permainan oknum didaerah" tersebut. Kita berharap, dengan operasi kali ini, dapat membuat jera seluruh pelaku beserta matarantai "oknum/aparat" yang terlibat, dan pada gilirannya akan mampu membangkitkan kembali industri pengolahan ikan lokal sebagai denyut nadi perekonomian masyarakat/sekaligus sebagai sumber penghidupannya.

(Sumber : RASTRA)