Rabu, 01 Oktober 2014
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Polri Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Kanada
Kamis, 25 September 2014 17:14    PDF Print E-mail

alt

Polri dan Kepolisian Kanada (Royal Canadian Mounted Police) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas pada hari Kamis, 25 September 2014 di Mabes Polri, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Badrodin Haiti dan Deputy commissioner of RCMP, Mike Cabana, disaksikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Donald Bobiash.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum serta kerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan investigasi kriminal.

Pada acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri, delegasi dari Kedutaan Kanada di Jakarta dan perwakilan dari Kemenlu RI. (DHI)

alt

alt

 
Penandatanganan Technical Arrangement Antara Polri dan IOM
Senin, 22 September 2014 15:06    PDF Print E-mail

alt

Pada hari ini, Senin tanggal 22 September 2014 telah ditandatangani Technical Arrangement Antara Polri dan International Organization for Migration tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Kapasitas Untuk Penegakan Hukum di Mabes Polri, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol. Sugeng Priyanto dan Chief of Mission of International Organization for Migration, Denis Nihill yang disaksikan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Badrodin Haiti. Dalam acara ini juga dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri dan delegasi dari IOM.

Tujuan dari Technical Arrangement ini adalah kerja sama untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia dan perdagangan orang melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan dan kebijakan. (DHI)

alt

alt

 
Polri Dengan Kejagung RI Meningkatkan Kerja Sama Dalam Rangka Penegakan Hukum Melalui Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I-24/7
Kamis, 04 September 2014 16:49    PDF Print E-mail

alt

Jakarta, 4 September 2014

Dalam era global saat ini, dimana dunia seolah tanpa batas (borderless world), maka dengan semakin meningkatnya perkembangan kejahatan transnasional tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menanggulanginya sendiri. Setiap kejahatan yang terjadi di suatu negara akan memerlukan penanganan bersama melalui kerja sama intensif yang melibatkan beberapa negara. Dalam rangka kerja sama tersebut maka organisasi ICPO-INTERPOL yang dibentuk tahun 1914, membuat semboyan “collectively fight crime for a safer world” (bersama-sama memerangi kejahatan demi terwujudnya dunia yang lebih aman). INTERPOL adalah organisasi kedua terbesar di dunia setelah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 190 negara.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional tersebut, maka untuk mempermudah dan mempercepat pertukaran data/informasi antara negara anggotanya, ICPO-INTERPOL yang bermarkas besar di Lyon, Perancis telah membangun suatu sistem jaringan komunikasi dan database yang bersifat global dan secured yang diberi nama ”Interpol Global Communication System” yang lebih dikenal dengan sebutan ”I-24/7”, yang bekerja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa henti. Sistem ini selain digunakan sebagai alat pertukaran informasi juga memuat berbagai database kriminal terkait kejahatan internasional.

Dengan motonya “connecting police for a safer world”, maka sistem I-24/7 merupakan “state-of-the-art weapon” INTERPOL dalam menanggulangi kejahatan internasional dan transnasional yang secara fundamental telah merubah paradigma para penegak hukum di dunia dalam melakukan kerja sama. Dengan sistem ini, para penegak hukum dapat menganalisa hubungan antara data dan informasi yang ada dan diseminasi informasi (Notice) kepada seluruh negara anggota INTERPOL di dunia, sehingga dapat membantu memfasilitasi penyidikan dan atau penyelidikan dalam menanggulangi kejahatan secara global.

Menyadari tantangan aktual saat ini, untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia, maka Polri yang juga mempunyai fungsi dan peran sebagai NCB INTERPOL Indonesia berupaya meningkatkan kerja sama dengan instansi penegak hukum terkait, khususnya dengan memanfaatkan jaringan INTERPOL I-24/7 tersebut. Di Indonesia sistem ini telah dimanfaatkan oleh KPK, PPATK, BIN, BNN, dan saat ini sedang dalam proses instalasi di Kemendikbud serta akan diperluas ke Ditjen Imigrasi dan Bea Cukai. Kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemanfaatan sistem INTERPOL tersebut, utamanya dalam hal pertukaran data dan informasi kejahatan transnasional serta kerja sama penegakan hukum yang berkaitan dengan buronan internasional dan penerbitan INTERPOL Notices serta upaya asset recovery.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang pemanfaatan jaringan INTERPOL I-24/7 dalam rangka Penegakan Hukum oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Drs. Sugeng Priyanto, S.H., M.A dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Bambang Waluyo pada hari ini, tanggal 4 September 2014 menunjukan integritas kedua lembaga penegak hukum tersebut atas komitmennya untuk terus berupaya menanggulangi kejahatan transnasional melalui kerja sama penegakan hukum guna mewujudkan keamanan nasional. (DHI)

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 52