Selasa, 29 Juli 2014
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Protokol INTERPOL untuk menindaklanjuti identifikasi korban penerbangan MH 17 di Belanda
Kamis, 24 Juli 2014 14:21    PDF Print E-mail

alt

LYON, Perancis - Tim respon INTERPOL kedua akan dikerahkan ke Belanda sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengidentifikasi seluruh 298 korban Malaysia Airlines MH17.

Menindaklanjuti tawaran dari Belanda yang menyediakan fasilitas yang aman dan lengkap, setelah pemeriksaan awal di Kharkiv, Ukraina, seluruh jenazah korban akan dibawa ke Hilversum, dimana akan dilaksanakan proses INTERPOL disaster victim identification (DVI) secara menyeluruh.

"Kami menyambut dukungan Belanda bagi upaya internasional untuk mengidentifikasi semua korban pesawat MH17, sebagaimana telah kita lihat hasil yang dicapai komunitas DVI dunia yang datang bersama-sama untuk menindaklanjuti pemeriksaan suatu tragedi," kata INTERPOL’s Executive Director of Police Services, Jean-Michel Louboutin.

"Kami mendekati peringatan 10 tahun tsunami Asia 2004, ketika ribuan korban dari seluruh dunia teridentifikasi berdasarkan standar dari Protokol INTERPOL, berkat komitmen dan dedikasi dari 31 negara, termasuk Belanda.

"INTERPOL akan terus memberikan dukungan apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa jenazah seluruh 298 korban dapat dikembalikan kepada orang yang mereka cintai," kata Mr Louboutin.

Petugas Spesialis DVI dari Afghanistan, Australia, Belgia, Bulgaria, Estonia, Perancis, Jerman, Malaysia, Selandia Baru, tim gabungan DVI Nordic - mewakili Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia - Afrika Selatan, Swiss, Inggris dan Amerika Uni Emirat Arab sedang siaga untuk mendukung tim INTERPOL di Ukraina dan Belanda.

Para petugas ini merupakan tambahan untuk perwakilan dari Europol dan International Commission for Missing Persons (ICMP) yang sudah dikerahkan ke Kharkiv sebagai bagian dari INTERPOL IRT.

Negara-negara anggota yang kehilangan warga negaranya pada penerbangan MH17 telah dimintakan data ante-mortem dari para korban yang akan dikumpulkan oleh Bagian Krisis yang dibentuk dalam INTERPOL’s 24-hour Command and Coordination Centre. 

(sumber: INTERPOL)

 
INTERPOL Nigeria mengawal tersangka pemboman di Nyanya yang diekstradisi dari Sudan
Selasa, 22 Juli 2014 15:07    PDF Print E-mail

alt

Salah seorang dalang pemboman terminal bus di Nyanya, Nigeria pada bulan April, Aminu Sadiq Ogwuche, telah diekstradisi dari Sudan dengan pengawalan INTERPOL Nigeria.

Ogwuche, yang diduga anggota Boko Haram menghadapi tuduhan termasuk menyiapkan, menempatkan dan meledakkan bom rakitan yang mengakibatkan lebih dari 70 orang meninggal dan lebih dari ratusan orang terluka.

Pada bulan Mei 2014, satu bulan setelah penyerangan Abuja, NCB Interpol di Khartoum mengkonfirmasi penangkapan Ogwuche di Sudan setelah diterbitkannya Red Notice INTERPOL atau DPO internasional atas permintaan Nigeria.

Dalam pertemuan awal tahun ini, setelah misi sekjen INTERPOL, Ronald K. Noble ke Abuja pasca pengeboman, Presiden Nigeria Goodluck Jonathan memberitahukan bahwa Nigeria membutuhkan dukungan dari INTERPOL dan seluruh komunitas internasional untuk memberantas Boko Haram dan membawa ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas serangan teroris di Nyanya.

Mayor Jenderal Polisi Moutasim Abdulrhman Abdalla, kepala NCB Khartoum berkata bahwa INTERPOL telah berhasil menangkap banyak pelaku kriminal di seluruh dunia, dan ekstradisi Ogwuche merupakan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa terhadap pemberantasan teroris di seluruh dunia.

Kepala Kepolisian Nigeria, Inspektur Jenderal Mohammed D. Abu Bakar memuji personel INTERPOL Nigeria, dan menyatakan bahwa suksesnya pemulangan buronan teroris, menunjukan bahwa koalisi global untuk menghadapi terorisme yang diperjuangkan oleh Nigeria mulai mencapai hasil yang diinginkan.

Red Notice yang mengandung detail identifikasi dan informasi yudisial tentang DPO, disebarkan kepada Kepolisian di seluruh negara anggota INTERPOL agar DPO tersebut dapat ditangkap dengan tujuan untuk diekstradisi.

Red Notice bukan merupakan surat perintah penangkapan internasional, namun banyak negara anggota INTERPOL yang menganggap Red Notice merupakan dasar yang sah untuk dilakukan penahanan sementara, terutama jika mereka terkait dengan negara pemohon melalui perjanjian ekstradisi bilateral. Dalam hal dimana suatu penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice, maka penangkapan ini dilakukan oleh petugas Kepolisian Nasional dari negara anggota INTERPOL.

(sumber: INTERPOL)

 
Simposium FBI - INTERPOL untuk meningkatkan kesiapan global dalam mengamankan infrastruktur penting
Jumat, 11 Juli 2014 15:09    PDF Print E-mail

alt

Publik didorong untuk mendukung penegakan hukum dalam mengidentifikasi ancaman dan kembali peduli untuk memberantas Kejahatan atau “Turn Back Crime

MIAMI, AS - Peningkatan integrasi antara penegakan hukum, sektor publik dan swasta untuk mengamankan dan melindungi infrastruktur penting adalah fokus dari simposium bersama FBI dan INTERPOL.

Selama empat hari (07-10 Juli), Simposium International Law Enforcement Critical Infrastrucure di Miami menyatukan sekitar 350 pejabat senior, penegak hukum dan pengusaha dari 90 negara untuk mengeksplorasi dan berbagi best practice.

Infrastruktur penting mengacu pada aset fisik dan virtual, sistem dan jaringan, yang jika lumpuh atau hancur akan memiliki dampak buruk pada keamanan, ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Mengidentifikasi area umum antara sektor infrastruktur dan masing-masing negara untuk kerja sama di masa depan merupakan aspek penting dari simposium ini, dengan isu-isu utama yang meliputi keamanan energi, transportasi darat dan udara, air, darat dan laut.

"Ancaman yang kita hadapi di dalam sistem yang saling berhubungan ini sangat beragam seperti infrastruktur itu sendiri. Itulah mengapa sangat penting bahwa kita, bersama-sama, mencari cara untuk menjaga dan memperkuat infrastruktur penting global kita - baik dari serangan teroris, kecelakaan tragis, atau bencana alam, "kata Direktur FBI James B. Comey.

"Dengan berdiri bersama-sama, kita dapat lebih memahami apa yang masing-masing kita bawa ke forum, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga infrastruktur, masyarakat, dan dunia kita, agar aman dari bahaya," pungkasnya.

Sebagai organisasi polisi internasional terbesar di dunia, INTERPOL secara ideal dan unik bertujuan untuk mengembangkan dan berbagi kemampuan penegakan hukum dan pengalaman dari 190 negara anggotanya.

"Bantuan INTERPOL ke negara-negara anggota dalam mengkoordinasikan respon penegak hukum untuk segala bentuk kejahatan telah memperlihatkan hasil yang signifikan," kata Pierre St Hilaire, Director of INTERPOL’s Counter-Terrorism, Public Safety and Maritime Security unit.

"Kami akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk membantu mereka melindungi infrastruktur penting mereka dan mencegah senjata pemusnah massal jatuh ke tangan mereka yang akan merugikan warga negara," tambah Mr St Hilaire.

Dengan kewaspadaan publik, yang merupakan komponen penting dari keselamatan infrastruktur penting, dalam simposium tersebut dijelaskan tentang kampanye global INTERPOL ‘Turn Back Crime’ - yang didukung oleh Direktur FBI James B. Comey - yang bertujuan untuk melibatkan semua sektor masyarakat, agar setiap orang ikut berperan untuk membuat dunia lebih aman.

"Seperti terhadap semua kejahatan, masyarakat juga memiliki peran untuk ikut serta dalam memerangi terorisme dan melindungi kota-kota mereka sendiri, kota dan bangsa," kata Roraima A. Andriani, Direktur Eksekutif Kampanye ‘Turn Back Crime’.

"Tapi warga tidak selalu menyadari bagaimana tindakan teroris atau kegiatan kriminal dilakukan atau didanai atau bagaimana mereka dapat membantu penegakan hukum dengan cara pencegahan.

"Dengan ‘Turn Back Crime’ kita ingin memberdayakan warga. Ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terhadap infrastruktur kita dan bagaimana membuat masyarakat lebih tahan terhadap ancaman ini, "tambah Mrs Andriani.

Selain konferensi utama, sesi ini juga membuka topik yang lebih kecil termasuk keselamatan fisik, kejahatan/ epidemiologi dan juga membahas tentang analisis peristiwa seperti serangan teror Westgate Mall.

Simposium ini didukung oleh sejumlah instansi pemerintah AS termasuk US Coast Guard, Administrasi Keamanan Transportasi, Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, Federal Aviation Administration dan Komisi Pengaturan Nuklir. (DHI)

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 50