Kamis, 11 Februari 2016
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Polri tingkatkan peran dalam Forum Regional dengan mengangkat Brigjen Pol Yohanes Agus Mulyono sebagai Executive Director Sekretariat Aseanapol
Jumat, 15 Januari 2016 15:53    PDF Print E-mail

alt

Dalam rangka meningkatkan peran Polri dalam kerja sama internasional maupun regional, khususnya Aseanapol yaitu suatu wadah kerja sama kepolisian negara-negara ASEAN, Polri telah menunjuk Brigjen Pol Yohanes Agus Mulyono untuk menjadi Executive Director Sekretariat ASEANAPOL untuk periode 2016-2017.

Pelantikan dan serah terima jabatan Brigjen Agus dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dihadiri oleh Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Pejabat sebelumnya yaitu SAC Pg. Dato Paduka Hj. Abdul Wahab B. Pg Hj. Omar dari Brunei Darussalam, telah menjabat selama 2 tahun dari tahun 2014-2015. Pejabat Executive Director yang pertama kali adalah ACP Mohd Nadzri bin Zainal Abidin dari Malaysia untuk periode 2010-2011 dan Letjen Sar Molin dari Kamboja untuk periode 2012-2013. Dengan demikian Brigjen Agus merupakan pejabat Executive Director yang keempat sejak pendirian Sekretariat Aseanapol tahun 2010.

Pada kesempatan serah terima jabatan Executive Director ini, juga dilaksanakan serahterima Director Police Service dari ACP Mohamad Anil Shah Bin Abdullah dari Kepolisian Malaysia yang sudah habis masa jabatannya (2014-2015) kepada Senior Superintendent Ferdinand Realtor Piedad Bartolome, dari Kepolisian Philipina (2016-2017).

Forum ASEANAPOL sudah berdiri sejak tahun 1981 atas prakarsa dari para Kepolisian 5 (lima) negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sampai dengan tahun 2000 dengan masuknya Myanmar menjadi anggota, maka Aseanapol telah mempunyai 10 negara anggota sebagaimana keanggotaan dalam forum ASEAN. Sejak pembentukannya sampai tahun 2009, forum ini belum mempunyai organisasi kelembagaan/ kesekretariatan yang mengelola segala aktivitas administrasi forum ini.

Ide pembentukan Sekretariat Aseanapol baru tercetus pada Konferensi Aseanapol ke 25 tahun 2005 di Bali. Melalui berbagai pembahasan akhirnya organisasi Aseanapol terbentuk sebagai organisasi regional dengan berdirinya Sekretariat Aseanapol yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2010. Organisasi ini dikelola oleh seorang Executive Director yang dibantu oleh 2 direktur yaitu Direktur Police Services dan Direktur Program dan Perencanaan.

alt

alt

 
NCB INTERPOL Indonesia Perluas Kerja Sama Dengan Ditjen Bea Cukai Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Transnasional
Kamis, 17 Desember 2015 12:37    PDF Print E-mail

alt

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era global, dimana dunia seolah-olah tanpa batas (borderless world), kejahatan transnasional dirasakan terus semakin meningkat dalam berbagai aspek. Tak terkecuali dengan perdagangan internasional yang semakin meningkat, dimana lalu lintas barang yang memasuki dan keluar dari yurisdiksi suatu negara juga semakin meningkat menjadi peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aktifitasnya seperti penyelundupan, membawa barang-barang yang dilarang atau dibatasi maupun barang-barang ilegal dan barang-barang berbahaya.

Menghadapi tantangan tersebut, maka Polri sebagai pelaksana NCB INTERPOL Indonesia menggandeng dan meningkatkan kerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan tentang pemanfaatan jaringan Interpol I-24/7 guna pengawasan lalu lintas barang dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Drs. Ketut Untung Yoga, mewakili Kapolri dan Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Heru Pambudi.

Peningkatan kerja sama dengan memanfaatkan jaringan Interpol I-24/7 ini merupakan salah satu strategi INTERPOL dalam percepatan pertukaran informasi antar negara anggota INTERPOL serta kerja sama penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dengan semakin meningkatnya perkembangan kejahatan transnasional, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu pun negara di dunia ini yang dapat menanggulangi sendiri namun memerlukan penanganan bersama melalui kerja sama intensif yang melibatkan beberapa negara.

Dengan semboyan “connecting police for a safer world” organisasi ICPO-INTERPOL yang dibentuk tahun 1914 dan merupakan organisasi kedua terbesar di dunia dengan 190 negara anggota setelah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 negara, terus meningkatkan upayanya menciptakan dunia yang lebih aman, dengan menyediakan dan meluncurkan berbagai peralatan, inisiatif, proyek-proyek dan operasi bersama serta pengembangan kapasitas para penyidik dan penegak hukum di seluruh dunia.

Jaringan Interpol I-24/7 bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara anggota melalui “sharing and exhange information”, yang secara fundamental telah merubah paradigma para penegak hukum di dunia dalam melakukan kerja sama, karena para penegak hukum dapat menganalisa hubungan antar data dan informasi, sehingga dapat memfasilitasi penyelidikan dan membantu dalam memecahkan masalah kejahatan secara global. (DHI)

alt

alt

alt

alt

alt

 
Sidang Umum INTERPOL ke-84 di Rwanda
Rabu, 04 November 2015 15:08    PDF Print E-mail

alt

Sidang Umum INTERPOL ke-84 telah resmi dibuka pada tanggal 2 November 2015 di Kigali, Rwanda oleh Presiden Paul Kagame. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa keamanan merupakan dasar dari segala sesuatu, sementara itu globalisasi memberikan banyak peluang untuk kemajuan dan pembangunan, dimana dunia lebih terhubung, namun juga membawa peningkatan risiko kejahatan.

Pertemuan yang akan dilaksanakan selama 4 hari (2-5 November) ini dihadiri oleh sekitar 640 kepala polisi dan aparat penegak hukum senior dari 145 negara. Isu utama yang diusung pada pertemuan ini diantaranya adalah memerangi ancaman foreign terrorist fighters, jaringan kejahatan terorganisir di balik penyelundupan manusia, perdagangan narkoba dan kejahatan dunia maya.

Pada pertemuan ini juga akan diresmikan implementasi inisiatif I-Checkit dalam rangka meningkatkan kemampuan kepolisian dalam menangani keamanan perbatasan yang terintegrasi.

Presiden INTERPOL, Mireille Ballestrazzi mengatakan bahwa tema Sidang Umum tahun ini adalah ‘INTERPOL 2020: Policing global threats in a dynamic environment’ sesuai dengan misi organisasi maupun harapan masyarakat internasional. “Dalam lingkungan global, ancaman untuk suatu negara merupakan ancaman bagi kita semua dan kerjasama internasional sangat penting untuk setiap negara untuk menjamin keamanannya," kata Presiden Ballestrazzi.

Satu tahun sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal INTERPOL Jürgen Stock mengatakan bahwa 190 negara anggota memiliki harapan yang tinggi kepada INTERPOL untuk melakukan upaya kepolisian global dalam menghadapi situasi keamanan yang terus berubah.

"Sama seperti negara-negara yang sukses di dunia yang terus beradaptasi dengan perubahan kompleksitas global, kerjasama polisi internasional harus menumbuhkan inovasi dalam pengembangan strategis untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional," kata Sekretaris Jenderal Stock, yang merunjuk pada inisiatif INTERPOL 2020 yang akan diresmikan awal tahun ini.

INTERPOL 2020 merupakan tinjauan atas lingkungan, strategi, prioritas dan kegiatan organisasi dalam rangka mengembangkan roadmap yang jelas untuk pengembangan INTERPOL yang lebih kuat, efektif dan transparan.

Peningkatan keamanan lingkungan dan peningkatan penggunaan alat forensik untuk mengidentifikasi jaringan kriminal, juga termasuk dalam agenda di Sidang Umum. Disamping itu diusulkan juga untuk membuat INTERPOL Notice yang baru dengan target aset kriminal untuk mendukung upaya global dalam memberantas korupsi dan kejahatan keuangan.

alt

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 70