Sabtu, 28 Maret 2015
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Peninjauan Lapangan Tim Terpadu Polri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
Rabu, 11 Maret 2015 07:12    PDF Print E-mail

alt

Pertemuan dengan pejabat pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, Kapolsek, Dan Ramil, para tokoh masyarakat dan masyarakat nelayan di Kabupaten Morotai

Dalam rangka mengamankan penetapan batas maritim dan meninjau kondisi geografis batas laut antara RI- Republik Palau yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan kedua negara maka pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2015, Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Asdep Laut dan Udara Badan Nasional Pengelola Batas Negara (BNPP) telah melaksanakan kunjungan lapangan ke pilar/ titik perbatasan laut antara RI-Republik Palau di Kabupaten Pulau Morotai , provinsi Maluku Utara. Tim yang merupakan perwakilan BNPP, Kemenkopolhukam, Divhubinter Polri, Ditjenstrahan Kemhan, Badan Informasi Gespasial (BIG), Kementerian Luar Negeri tiba di Ternate kemudian melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Sofifi dengan menggunakan speedboat selama satu jam dilanjutkan dengan perjalanan melalui darat selama lima jam dan untuk mencapai Kabupaten Pulau Morotai harus menempuh perjalanan melalui samudera pasifik dengan menggunakan speedboat kecil selama dua setengah jam dan ombak yang cukup keras dan tinggi. Kondisi geografis menuju tempat pilar/patok batas laut antara RI-Republik Palau sangat jauh dari Kabupaten Pulau Morotai dan medan yang cukup sulit untuk dijangkau serta membutuhkan alat transportasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kunjungan lapangan karena jalan menuju ke titik perbatasan sebagian besar belum diaspal, untuk sampai di lokasi maka tim harus menempuh perjalanan darat selama lima jam dan ketika hendak memasuki Kecamatan Morotai Jaya dimana lokasi pilar perbatasan berada , kendaraan harus menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit yang terbuat dari Bambu. keberadaan pilar batas laut yang terlantar dan tidak terpelihara dengan baik sangat rawan akan hilang baik terkikis oleh air hujan ataupun dirusak oleh masyarakat sekitar perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten setempat hal ini untuk mencegah agar pilar sebagai tanda batas laut antara RI dan Republik Palau tetap ada dan tidak hilang tergerus air laut.

Pada kesempatan tersebut Kasubbag Perbatasan Set NCB Interpol Indonesia berkesempatan mengunjungi Polsek Morotai Utara yang berada di perbatasan dengan kondisi sangat memprihatinkan dengan sarana dan prasarana yang masih kurang. Berdasarkan kenyataan di lapangan maka diperlukan dukungan dana untuk renovasi kondisi Mapolsek Morotai Utara termasuk sarana dan prasarana pendukung guna mencegah terjadinya transnasional crime. Hingga saat ini anggota yang bertugas di Polsek Morotai Utara belum mendapatkan tunjangan khusus perbatasan padahal sesuai Perkap Nomor 5 tahun 2013 terdapat tunjangan khusus bagi anggota yang bertugas diwilayah perbatasan dan mulai diberlakukan tahun 2013.

alt

Kondisi pilar batas maritim antara RI- Republik Palau yg berada di tengah hutan
Kecamatan Morotai Jaya

 
Kunjungan Advance Team CoESPU ke Indonesia
Selasa, 10 Maret 2015 16:51    PDF Print E-mail

alt

Pada hari ini, Selasa, 10 Maret 2015, Advance Team dari Centre of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) yang dipimpin oleh Direktur CoESPU, Brigadier General Paolo Nardone melakukan kunjungan ke kantor Divisi Hubungan Internasional Polri, di Mabes Polri, Jakarta. Tim diterima oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Sugeng Priyanto beserta pejabat utama Divhubinter Polri. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan tim ke Indonesia dari tanggal 9 hingga 12 Maret 2015.

Kunjungan Advance Team CoESPU bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana Police Peacekeeping Training Center di Cikeas, Bogor dan melihat kesiapan tenaga pelatih berikut SOP yang digunakan, serta mendiskusikan kerja sama pelatihan calon Satgas FPU, khususnya para kelompok komando dan pelatih yang akan mengikuti pelatihan di CoESPU, Italia sebelum ditugaskan di mission area.

alt

 

alt

 
Ad-Hoc Meeting for the Legal Scrubbing of the Draft ACTIP and RPA’s Report
Senin, 02 Maret 2015 13:15    PDF Print E-mail

alt

Pada tanggal 23-26 Februari 2015 telah dilaksanakan kegiatan Ad-Hoc Meeting for the Legal Scrubbing of the Draft ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) and Regional Plan of Action (RPA) di Hotel Salak, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 10 perwakilan negara ASEAN yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Sekretariat ASEAN. Pembahasan tentang ACTIP telah berlangsung sejak tahun 2007 yang diawali dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN. Pada pertemuan tersebut digulirkan isu mengenai pemberantasan trafficking in person di wilayah regional ASEAN dengan Filipina sebagai Lead Shepherd.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut diadakanlah Expert working group untuk membahas draft ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang akan menjadi landasan hukum (Legally binding instrument) pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah ASEAN.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-10 dan kelanjutan dari Expert Working Group (EWG) ke-9 yang merupakan mandat dari pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-8 di Bali pada bulan November 2011 dan AMMTC ke-9 di Vientiane, Laos pada bulan September 2013. Setelah proses legal scrubbing ini, draft ACTIP dan RPA direncanakan akan di-endorse pada SOMTC ke-15 di Kamboja dan AMMTC di Malaysia ke-10 kemudian draft ini akan di tandatangani pada KTT-ASEAN.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 57