Jumat, 28 Agustus 2015
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
PERTEMUAN BILATERAL POLRI DENGAN NEGARA MITRA DIALOG ASEANAPOL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEAMANAN DI KAWASAN ASEAN
Jumat, 21 Agustus 2015 17:27    PDF Print E-mail

alt

Konferensi ASEANAPOL ke-35 telah dilaksanakan di Jakarta selama 5 (lima) hari dari tanggal 3 s.d. 7 Agustus 2015. Konferensi ini dihadiri oleh 242 peserta berasal dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEANAPOL, Sekretariat ASEANAPOL, 6 (enam) negara Mitra Dialog (Australia, China, Jepang, Korea, Selandia Baru dan Rusia), 2 (dua) Organisasi Internasional (Sekretariat ASEAN dan ICPO-Interpol), dan 4 (empat) negara Peninjau (Turki, Timor Leste, United Kingdom dan EUROPOL). Konferensi ASEANAPOL ke-35 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Y.M. H. Muhammad Yusuf Kalla pada tanggal 4 Agustus 2015.

Dalam rangkaian kegiatan Konferensi ASEANAPOL tersebut, Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti mengambil kesempatan untuk melaksanakan pertemuan bilateral dengan beberapa Kepolisian Negara ASEAN dan Mitra Dialog dalam rangka meningkatkan keamanan baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN melalui kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional maupun peningkatan kapasitas (capacity buiilding). Hasil pertemuan bilateral tersebut, sebagai berikut:

1. Dalam pertemuan bilateral dengan Kepolisian Australia (Australian Federal Police-AFP), Kapolri menggarisbawahi tentang kasus peledakan bom di Mal Alam Sutra yang menggunakan bahan triacetin trioksida. Dalam hal ini, Kepala Kepolisian Australia akan membantu dalam pengungkapan kasus peledakan bom tersebut. Sedangkan terkait dengan isu foreign fighters, baik Kapolri maupun Commissioner AFP berpandangan bahwa penggunaan sosial media dalam menyampaikan propaganda menunjukkan meningkatnya jumlah masyarakat yang bergabung dengan kelompok foreign fighters, sehingga perlu kesiapan menghadapi kelompok yang melakukan propaganda tersebut.

alt

2. Pertemuan bilateral dengan Kepolisian Timor Leste (Policia Nacional De Timor-Leste-PNTL) membahas tentang keinginan PNTL untuk meningkatkan kerja sama di bidang pembangunan kapasitas terutama keinginan untuk mengikutsertakan peserta didik di Akademi Kepolisian, serta kerja sama aparat penegak hukum di perbatasan terkait isu penyelundupan kendaraan bermotor dan BBM.

alt

3. Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti dan Kolonel Jenderal Vladimir A. Kolokoltsev, Minister of the interior of the Russian Federation, sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama internasional sebagai payung hukum kerja sama kedua lembaga penegak hukum, serta kerja sama di bidang exchange of information dalam penanganan kasus-kasus terorisme.

alt

4. Dalam kerja sama dengan Kepolisian Jepang (National Police Agency-NPA Japan), Kapolri menyatakan kesediaannya melaksanakan pertukaran informasi terkait kasus/DPO yang dicurigai merupakan jaringan kejahatan internasional dan pentingnya mempelajari dampak radiasi nuklir dan kimia yang diakibatkan oleh kejahatan transnasional. Pada pertemuan ini juga Jepang ingin mengoptimalkan kerja sama dengan Indonesia karena Jepang menganggap Indonesia merupakan leader dalam pengungkapan kasus terorisme.

alt

5. Pada pertemuan bilateral dengan Kepolisian Selandia Baru (New Zeland Police-NZP), Kapolri menyampaikan bahwa sampai saat ini, Polri terus mengadakan penyelidikan terhadap jaringan terorisme di Indonesia secara akurat. Kasus bom di Mal Alam Sutra yang dapat digagalkan oleh Polri menjadi pembelajaran terhadap kasus bom yang menggunakan bahan kimia. NZP menyampaikan bahwa Polri telah bekerja sama dengan baik dalam memberantas kasus-kasus human trafficking dan akan terus berusaha untuk membantu Polri melalui alih teknologi dan transfer of knowledge dalam mengungkap kasus kejahatan terutama kejahatan transnasional.

alt

6. Dalam pertemuan dengan Kepolisian Brunei (Royal Brunei Police Force-RBPF), baik Polri maupun RBPF sepakat untuk dilaksanakannya exchange of information yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Pada kesempatan ini, Kapolri juga menjelaskan secara singkat tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia terutama untuk para gembong narkoba.

alt

7. Dalam pertemuan dengan Kepolisian Singapura (Singapore Police Force-SPF), Kapolri menyatakan bahwa kasus-kasus besar yang saat ini sedang dihadapi Polri terdiri dari terorisme, korupsi dan narkotika. Terkait kasus korupsi, Polri saat ini sedang melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta mengupayakan untuk memeriksa kembali tersangka yang berada di Singapura. Kepolisian Singapura pada kesempatan ini menyampaikan untuk melakukan pertukaran informasi dan intelijen setelah ada MoU yang akan menjadi payung hukum dalam kerja sama dengan Polri.

alt

8. Dalam pertemuan dengan Kepolisian Vietnam (Police Directorate General of Ministry of Public Security Viet Nam), Kabareskirm Polri menyampaikan tentang kasus krusial yang berkaitan dengan perampokan oleh WNI di teritorial Malaysia dan ditangkap di Viet Nam dan meminta untuk mendeportasi WNI tersebut agar dapat dilakukan penyelidikan di Indonesia. Kepolisian Viet Nam menyampaikan agar pihak Indonesia dapat mengirimkan surat ke Mahkamah Agung Viet Nam (dalam hal ini terdapat dua mekanisme yaitu melalui saluran diplomatik dan hubungan internasional).

alt

9. Pertemuan bilateral dengan Kepolisian Turki (Turkish National Police).

alt

 
Warga Negara Afghanistan, SAYED ABBAS AZAD diekstradisi ke Australia
Rabu, 19 Agustus 2015 15:20    PDF Print E-mail

alt

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi warga negara Afghanistan bernama Sayed Abbas alias Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid kepada Pemerintah Australia. Sayed Abbas adalah tersangka pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009.

Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan 2 kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa 2 kelompok imigran gelap, dimana kelompok pertama sebanyak 5 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 55 orang dan kelompok kedua sebanyak 6 imigran gelap dari penumpang kapal sebanyak 53 orang. Kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas tersebut melanggar Pasal 232A dan Pasal 233(1)(a) Undang-Undang Imigrasi Australia Tahun 1958 dengan tuntutan pidana sebagai berikut:

  • memfasilitasi masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia secara tidak sah yang bertentangan dengan pasal 232A UU Imigrasi Australia tahun 1958, dapat dituntut maksimal 20 tahun penjara atau denda sebanyak $AU220.000 atau keduanya.
  • ikut ambil bagian dalam kegiatan masuknya sejumlah warga negara asing ke Australia yang bertentangan dengan pasal 233(1)(a), dapat dituntut maksimal 10 tahun penjara atau denda $AU110.000 atau keduanya.

Atas kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas tersebut, NCB INTERPOL Australia telah menerbitkan INTERPOL Red Notice Nomor A-4055/10-2009 tanggal 20 Oktober 2009.

Sayed Abbas ditangkap Imigrasi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2009 karena kasus penyelundupan manusia di Indonesia dan dilepaskan pada tanggal 19 September 2009 dengan status wajib lapor. Berdasarkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI ,Sayed Abbas ditangkap kembali pada tanggal 10 Mei 2010 dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus yang sama di Indonesia pada kurun waktu tahun 2008, termasuk menawarkan bantuan kepada para calon imigran gelap (potential irregular immigrants) di Indonesia. NCB INTERPOL Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010 mengirimkan surat kepada SLO Kepolisian Australia (AFP) tentang penangkapan dan penahanan terhadap Sayed Abbas tersebut. Sayed Abbas selesai menjalani pidana tersebut di Indonesia pada tahun 2013. Namun dengan adanya surat permohonan Penahanan Sementara (Provisional Arrest) Sayed Abbas dari Pemerintah Australia Nomor P091/2009 tanggal 10 November 2009 dan surat permohonan Ekstradisi Nomor P036/2010 tanggal 8 Juni 2010, maka Sayed Abbas tidak dibebaskan tapi ditahan kembali di Bareskrim Polri untuk menunggu proses ekstradisi.

Pelaksanaan ekstradisi Sayed Abbas dilaksanakan di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 08.30 WIB dimana Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Kemenkumham yang didampingi perwakilan NCB INTERPOL Indonesia, Penyidik Bareskrim Polri dan pejabat Ditjen Imigrasi, menyerahkan Sayed Abbas kepada perwakilan Pemerintah Australia Mrs. Julia Thwaite, Residence Legal Advisor Kedubes Australia di Jakarta.

Permintaan Ekstradisi dikabulkan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Australia tanggal 22 April 1992 dan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015. Penyerahan Sayed Abbas kepada Pemerintah Australia dengan cara ekstradisi ini menunjukan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk ikut secara aktif dalam pemberantasan kejahatan lintas negara baik melalui kerja sama internasional, kerja sama regional maupun kerja sama bilateral. (DHI)

 
POLRI TINGKATKAN KERJASAMA KEAMANAN DI KAWASAN ASEAN MELALUI FORUM KONFERENSI ASEANAPOL KE-35
Rabu, 05 Agustus 2015 15:11    PDF Print E-mail

alt

Setelah lebih tiga dekade terbentuknya ASEANAPOL yang berdiri pada tahun 1981, Polri kembali menjadi tuan rumah pertemuan para Kepala Kepolisian se-ASEAN “The 35th ASEANAPOL Conference”, yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 7 Agustus 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia. Polri telah 5 (lima) kali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi ASEANAPOL ini.

Konferensi ASEANAPOL ke-35 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Bapak Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 4 Agustus 2015 pukul 09.00 WIB. Dalam sambutannya menyampaikan 5 (lima) penekanan yaitu:

  • perlunya penguatan tekad dan komitmen serta kerjasama yang baik dari para penegak hukum di kawasan ASEAN dalam mengantisipasi berbagai jenis kejahatan transnasional, seperti narkoba, human trafficking, terorisme dan kejahatan lainnya dalam rangka tercapainya keamanan dan stabilitas di kawasan
  • persiapkan secara matang ASEAN Community 2015 agar tidak menimbulkan kegamangan terhadap pelaku usaha dan masyarakat ASEAN pada umumnya demi terwujudnya kemakmuran bersama masyarakat ASEAN
  • 2 (dua) point penting yang dibahas dalam konferensi ini, adalah peningkatan kerja sama di bidang operasional dan peningkatan kapasitas personel
  • pentingnya meningkatkan dan menjaga stabilitas keamanan kawasan ASEAN
  • perlunya penyusunan instrumen hukum regional bersama yang mengikat dan mampu memberikan serta menjamin stabilitas keamanan kawasan, termasuk dalam mengatasi berbagai jenis kejahatan transnasional

Tema Konferensi tahun ini adalah “Ensuring Stronger Relationship for Peace, Security and Stability of The Region” (menciptakan hubungan yang lebih erat dan harmonis dalam rangka menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN). Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, kerjasama regional ASEAN yang lebih erat serta hubungan baik antar anggota kepolisian, dalam rangka pemberantasan kejahatan lintas negara.

Sebagai hasil dan tindak lanjut kerja sama dalam kerangka ASEANAPOL selama ini, telah banyak capaian positif yang diperoleh, baik di bidang operasional dan pertukaran informasi dalam hal pengungkapan kasus kejahatan maupun kerja sama dalam pengembangan kapasitas personel. Namun dalam pelaksanaannya, juga masih ditemukan beberapa hambatan teknis, seperti dalam kerjasama penyelesaian kasus kejahatan lintas negara yang sering terkendala dengan sistem hukum yang berbeda di masing-masing negara. Melalui forum ASEANAPOL ini, dengan “spirit of ASEAN” perbedaan tersebut dapat dikomunikasikan berkat adanya kesatuan tekad dan komitmen untuk mendukung kepentingan kawasan dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Konferensi ASEANAPOL dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan dihadiri oleh 10 (sepuluh) kepolisian negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filiphina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja dan Indonesia sebagai tuan rumah, termasuk Sekretariat ASEANAPOL. Selain itu, dihadiri juga oleh 6 (enam) Kepolisian Negara Mitra Wicara (Dialogue Partner) yaitu Tiongkok, Australia, Rusia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang dan 2 (dua) organisasi regional/internasional yaitu ICPO–INTERPOL dan Sekretariat ASEAN. Konferensi ini juga dihadiri 3 (tiga) negara peninjau (observer), yaitu Timor Leste, Turki, Inggris dan 1 (satu) organisasi regional/internasional, yaitu Europol.

Konferensi Ini membahas isu-isu tentang penanganan bersama berbagai macam jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat ASEAN dan global, seperti: peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, terorisme, human trafficking, arm smuggling, people smuggling, kejahatan maritim, kejahatan perbankan, cyber crime, kejahatan dokumen perjalanan dan kejahatan transnasional lainnya. Selain itu juga dibahas kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan personel melalui pertukaran peserta program pelatihan dan pendidikan pada masing–masing kepolisian negara.

Rangkaian kegiatan konferensi terdiri dari: Sidang Pleno Ke-1, Pertemuan Para Ketua Delegasi (HoD Forum dan HoD Dialog Partner Forum), Sidang Komisi A, B dan C, Working Group 1 dan 2, serta Sidang Pleno Ke-2 dan Upacara Penutupan, diakhiri dengan penandatanganan Joint Communique. (DHI)

alt

alt

alt

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 61