Rabu, 18 Januari 2017
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Kejahatan Transnasional Ancaman Bagi Kedamaian, Keamanan dan Stabilitas Global
Kamis, 10 November 2016 23:03    PDF Print E-mail

alt

Sidang Umum INTERPOL ke-85 di Bali yang mulai dilaksanakan tanggal 7 November 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada hari ini tanggal 10 November 2016 ditutup secara resmi oleh Menteri Luar Negreri, Retno Marsudi.

Dalam sambutannya Menlu menyampaikan bahwa “sampai saat ini dunia kita masih jauh dari planet yang stabil dan damai. Konflik yang ada di banyak negara tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan mereka berada dalam situasi yang tidak stabil selama bertahun-tahun”.

“Dunia kita masih jauh dari sejahtera, dimana ekonomi dunia tidak kembali normal dan kesenjangan kesejahteraan semakin lebar” jelas Menlu Retno.

Kesenjangan ekonomi inilah yang memacu muncul dan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan. Terorisme, perdangangan narkoba, perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal dan kejahatan transnasional lainnya merupakan ancaman bagi kedamaian, keamanan dan stabilitas global.

Menlu Retno mengatakan” jika kita gagal dalam menghadapi tantangan tersebut, maka dampaknya bukan hanya pada aspek ekonomi dan politik namun juga pada tatanan kehidupan masyarakat global”.

Dalam menghadapai tantangan global yang kompleks, peran INTERPOL semakin penting untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dunia. Ada tiga poin yang digaribawahi Menlu dalam hal ini, yaitu: INTERPOL harus meningkatkan kontribusi dalam membangun arsitektur keamanan global, kerja sama dan kemitraan internasional harus diperkuat dengan lebih konkrit dan strategis dengan pendekatan yang komprehensif, serta INTERPOl harus adaptif terhadap teknologi informasi terbaru dengan memfasilitasi kerjasama yang lebih erat antar penegak hukum dan juga dalam meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas.

Pada akhir sambutannya, Menlu menyampaikan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Sidang Umum INTERPOL ke-85 di Bali dan menyatakan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama dan Indonesia bersedia bekerja sama dengan berbagai negara untuk melawan tantangan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. (DHI)

alt

 
Wakil Menteri Keamanan Publik China, Meng Hongwei terpilih sebagai Presiden INTERPOL
Kamis, 10 November 2016 22:34    PDF Print E-mail

alt

Sidang Umum INTERPOL ke-85 di Bali telah memilih Presiden INTERPOL yang baru yaitu Meng Hongwei, Wakil Menteri Keamanan Publik China yang secara voting memenangkan pemilihan atas kandidat lainnya dari Namibia, Kepala Kepolisian Namibia, Letnan Jenderal Polisi Sebastian Haitota Ndetunga.

Pemilihan Presiden INTERPOL dilaksanakan pada Sidang Umum ke-85 di Bali untuk menggantikan Mrs. Mireille Ballestrazi yang habis masa jabatannya tahun ini. Sebelum menjadi Presiden INTERPOL, Mrs. Mireille Ballestrazi menjabat sebagai Kepala Polisi Perancis. Masa jabatan Presiden INTERPOL adalah selama 4 tahun.

(DHI)

 
Illegal Fishing Ancaman Bagi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Laut di Dunia
Rabu, 09 November 2016 23:49    PDF Print E-mail

alt

Bali, 9 November 2016.

Pada hari ketiga Sidang Umum INTERPOL, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, mejadi pembicara khusus yang menyampaikan isu tentang Illegal Fishing (Illegal Unreported and Unregulated – IUU).

Dalam pidatonya, disampaikan bahwa laut memainkan peran penting bagi pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi bahwa laut adalah masa depan Indonesia. Ada tiga pilar pembangunan maritim di Indonesia yaitu untuk melindungi kedaulatan perairan Indonesia, untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut, dan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan luas laut lebih besar dari daratan, Indonesia rentan terhadap (IUU) penangkapan ikan ilegal, dan yang lebih berbahaya lagi, laut telah menjadi arena untuk kejahatan, khususnya kejahatan perikanan (fisheries crime).

Pada saat ini, Indonesia berupaya untuk mengatasi kejahatan perikanan transnasional terorganisir sebagai salah satu kejahatan yang muncul, dimana kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketahanan pangan dan sumber daya laut di seluruh dunia.

FAO melaporkan bahwa IUU-fishing telah menghabiskan ketersediaan ikan dunia sampai 90,1% (SOFIA 2014). Sedangkan Indonesia menderita kerugian ekonomi sebesar US$ 20 juta per tahun akibat penangkapan ikan ilegal (Bank Dunia, 2015). Tidak hanya itu, penangkapan ikan ilegal juga langsung memukul nelayan skala kecil kami. Dalam satu dekade, jumlah nelayan mengalami penurunan sebesar 50%, dari 1,6 juta orang menjadi hanya 800 ribu orang (2003-2013). Memahami urgensi situasi ini, Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium nasional selama satu tahun pada semua kapal nelayan asing-built (ex-asing kapal) dari bulan November 2014 untuk Oktober 2015.

Indonesia mengakui bahwa banyak pelanggaran dan kejahatan yang timbul dari kegiatan penangkapan ikan, termasuk kejahatan perikanan terkait lainnya yang dilakukan dalam rantai industri perikanan. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah tindakan tegas diantaranya menghancurkan kapal penangkap ikan illegal, hukuman 3 tahun penjara bagi tersangka yang terlibat kasus perdagangan manusia di Benjina, membentuk Satuan Tugas Presiden untuk memerangi llegal fishing yang merupakan tim gabungan dalam satu atap yang terdiri dari Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polisi Kelautan, Coast Guard, dan Kejaksaan Agung.

alt

Memerangi kejahatan perikanan tidak mudah, karena ebagian besar kejahatan ini melibatkan pelaku bisnis utama, pejabat tinggi, ajang politik, dan sejumlah besar uang. Kejahatan ini dilakukan di lebih dari satu negara, yang dilakukan hanya satu motif yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan berbagai cara.

Menteri KKP menegaskan bahwa kejahatan perikanan terorganisir transnasional merupakan ancaman bagi dunia. Untuk memerangi kejahatan tersebut secara efektif maka kerjasama internasional sangat penting.

INTERPOL memegang peran kunci untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama memerangi kejahatan perikanan transnasional terorganisasi. Koordinasi ini dapat ditingkatkan melalui mengoptimalkan project SCALE (program Interpol untuk memerangi kejahatan perikanan transnasional), mendukung Fisheries Crime Working Group (FCWG), memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota INTERPOL melalui berbagi informasi, bantuan teknis, dan operasi khusus untuk negara-negara yang melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan, seta memanfaatkan sistem database INTERPOL seperti Red Notice (data buronan internasional) dan Purple Notice (data modus operansi) dalam penegakan hukum dan pertukaran intelijen criminal.

(DHI)

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 77