Jumat, 19 September 2014
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Berita
Polri Dengan Kejagung RI Meningkatkan Kerja Sama Dalam Rangka Penegakan Hukum Melalui Pemanfaatan Jaringan INTERPOL I-24/7
Kamis, 04 September 2014 16:49    PDF Print E-mail

alt

Jakarta, 4 September 2014

Dalam era global saat ini, dimana dunia seolah tanpa batas (borderless world), maka dengan semakin meningkatnya perkembangan kejahatan transnasional tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menanggulanginya sendiri. Setiap kejahatan yang terjadi di suatu negara akan memerlukan penanganan bersama melalui kerja sama intensif yang melibatkan beberapa negara. Dalam rangka kerja sama tersebut maka organisasi ICPO-INTERPOL yang dibentuk tahun 1914, membuat semboyan “collectively fight crime for a safer world” (bersama-sama memerangi kejahatan demi terwujudnya dunia yang lebih aman). INTERPOL adalah organisasi kedua terbesar di dunia setelah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 190 negara.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional tersebut, maka untuk mempermudah dan mempercepat pertukaran data/informasi antara negara anggotanya, ICPO-INTERPOL yang bermarkas besar di Lyon, Perancis telah membangun suatu sistem jaringan komunikasi dan database yang bersifat global dan secured yang diberi nama ”Interpol Global Communication System” yang lebih dikenal dengan sebutan ”I-24/7”, yang bekerja selama 24 jam sehari 7 hari seminggu tanpa henti. Sistem ini selain digunakan sebagai alat pertukaran informasi juga memuat berbagai database kriminal terkait kejahatan internasional.

Dengan motonya “connecting police for a safer world”, maka sistem I-24/7 merupakan “state-of-the-art weapon” INTERPOL dalam menanggulangi kejahatan internasional dan transnasional yang secara fundamental telah merubah paradigma para penegak hukum di dunia dalam melakukan kerja sama. Dengan sistem ini, para penegak hukum dapat menganalisa hubungan antara data dan informasi yang ada dan diseminasi informasi (Notice) kepada seluruh negara anggota INTERPOL di dunia, sehingga dapat membantu memfasilitasi penyidikan dan atau penyelidikan dalam menanggulangi kejahatan secara global.

Menyadari tantangan aktual saat ini, untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia, maka Polri yang juga mempunyai fungsi dan peran sebagai NCB INTERPOL Indonesia berupaya meningkatkan kerja sama dengan instansi penegak hukum terkait, khususnya dengan memanfaatkan jaringan INTERPOL I-24/7 tersebut. Di Indonesia sistem ini telah dimanfaatkan oleh KPK, PPATK, BIN, BNN, dan saat ini sedang dalam proses instalasi di Kemendikbud serta akan diperluas ke Ditjen Imigrasi dan Bea Cukai. Kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemanfaatan sistem INTERPOL tersebut, utamanya dalam hal pertukaran data dan informasi kejahatan transnasional serta kerja sama penegakan hukum yang berkaitan dengan buronan internasional dan penerbitan INTERPOL Notices serta upaya asset recovery.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang pemanfaatan jaringan INTERPOL I-24/7 dalam rangka Penegakan Hukum oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Drs. Sugeng Priyanto, S.H., M.A dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Bambang Waluyo pada hari ini, tanggal 4 September 2014 menunjukan integritas kedua lembaga penegak hukum tersebut atas komitmennya untuk terus berupaya menanggulangi kejahatan transnasional melalui kerja sama penegakan hukum guna mewujudkan keamanan nasional. (DHI)

 
Operasi jaringan 'sextortion' di Filipina atas dukungan INTERPOL
Selasa, 02 September 2014 16:33    PDF Print E-mail

alt

BUCALAN, Filipina - Sebuah operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Nasional Filipina berhasil melakukan penangkapan delapan tersangka yang dituduh terlibat dalam komplotan pemerasan seksual secara online yang memeras korban di Asia setelah membujuk mereka ke dalam kegiatan cybersex dan merekamnya.

Operation Strikeback II juga menyelamatkan lima anak di bawah umur yang diduga digunakan oleh komplotan pemeras tersebut, dan menyita lebih dari 100 barang bukti elektronik. Operasi ini didukung oleh petugas dari INTERPOL Digital Crime Centre (IDCC) di Singapura, Kepolisian Hong Kong, dan Kepolisian Singapura.

Penggerebekan oleh Kepolisian Nasional Filipina terhadap komplotan 'sextortion' di provinsi Bucalan pada tanggal 21 Agustus lalu merupakan tindak lanjut Operation Strikeback pada bulan April dan Mei yang menangkap 58 tersangka.

Director of the PNP Anti-Cybercrime Group, Police Senior Superintendent Gilbert C. SOSA mengatakan bahwa operasi ini telah “menghancurkan” komplotan yang diduga memperdaya ratusan korban yang merupakan warga Hong Kong dan Singapura dalam dua tahun terakhir.

Direktur IDCC Sanjay Virmani menggarisbawahi peran IDCC dalam mendukung negara-negara anggota INTERPOL dalam upaya mencegah dan menyelidiki kejahatan online yang memiliki dampak yang sangat nyata pada kehidupan warga di seluruh dunia.

Dengan IDCC sebagai elemen kunci dari INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) yang dibuka di Singapura pada akhir tahun ini, Direktur Eksekutif IGCI Noboru Nakatani mengatakan: "IGCI akan memainkan peran penting dalam menjaga dunia maya bebas dari semua jenis kegiatan kriminal. Dengan dukungan INTERPOL, “Operation Strikeback” yang telah sukses dilaksanakan oleh Kepolisian Nasional Filipina ini akan menjadi model untuk operasi di masa depan dalam memberantas pemerasan secara online, tidak hanya di Asia tetapi di kawasan lain di dunia. "

Selain IDCC, Kepolisian Hong Kong, dan Kepolisian Singapura, “Operation Strikeback” pertama awal tahun ini juga melibatkan petugas dari Kepolisian Skotlandia yang menyelidiki kasus Daniel Perry, seorang remaja Skotlandia yang dilaporkan bunuh diri setelah menjadi korban pemerasan online.

(sumber: INTERPOL)

 
Workshop INTERPOL di Kuala Lumpur Menandai Peluncuran Program Penanggulangan Terorisme Kawasan
Rabu, 27 Agustus 2014 15:37    PDF Print E-mail

alt

KUALA LUMPUR, Malaysia - Lebih dari 40 penegak hukum senior dan petugas pengamanan perbatasan dari negara-negara di seluruh Asia Tenggara berkumpul di Kuala Lumpur untuk menghadiri workshop yang menandai peluncuran Program Penanggulangan Terorisme INTERPOL selama tiga tahun di kawasan ini.

Didukung oleh pemerintah Kanada dan Australia, pertemuan yang dilaksanakan tanggal 13-15 Agustus 2014 memberikan kesempatan untuk membahas strategi yang mendasari program tersebut, yang akan mendukung petugas keamanan di seluruh Asia Tenggara melalui kegiatan pelatihan dan operasional, termasuk berbagi informasi.

"Terorisme saat ini merupakan kejahatan transnasional, dan peran yang dilakukan oleh INTERPOL dalam melawan Terorisme harus ditingkatkan dan pentingnya hal tersebut diakui oleh lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Untuk menanggulangi terorisme, baik regional maupun global, kerja sama bukan lagi penting, tetapi wajib dilaksanakan" kata Senior Assistant Commissioner Ayob Khan Bin Mydin Pitchay, Principal Assistant Director of Malaysia’s Counter-Terrorism Special Branch, pada peluncuran program ini.

Director of INTERPOL’s Counter-Terrorism, Public Safety and Maritime Security Directorate, Pierre St Hilaire, mengatakan workshop ini merupakan kesempatan penting untuk lebih meningkatkan kerja sama kepolisian internasional di seluruh kawasan ASEAN dalam melawan terorisme. Dalam hal ini ia menyambut baik kontribusi dan pertukaran trans-regional tentang tren dan respon yang dibuat oleh para ahli yang menghadiri workshop tersebut.

St Hilaire mengatakan "Upaya gabungan dari program ini dan program lainnya akan fokus pada peningkatan investigasi penanggulangan terorisme dengan meningkatkan jaringan pertukaran informasi dan mendorong kolaborasi internasional di antara lembaga penegak hukum di kawasan ASEAN"

Di antara pejabat senior yang berbicara pada upacara pembukaan, the High Commissioner of Canada to Malaysia, Judith St George, mengucapkan terima kasih kepada INTERPOL atas inisiatifnya di kawasan ini. "Terorisme merupakan ancaman, dimana tidak ada satu negara yang kebal. Kita semua harus bekerja sama tidak hanya untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional saja, tetapi juga keamanan kawasan kita serta keamanan dunia. Informasi dan intelijen sangat penting untuk semua upaya dalam menanggulangi terorisme”, kata Judith St George

Deputy High Commissioner of Australia to Malaysia, Jane Duke, mengatakan bahwa Australia dengan senang hati mendukung program INTERPOL dalam berbagi informasi dalam menanggulangi kejahatan lintas negara di kawasan, mengingat, ‘sifat kejahatan global yang terus berubah’.

Lembaga yang mengirim perwakilannya pada acara ini diantaranya: ASEANAPOL, Regional Support Office of the Bali Process, United Nations Office on Drugs and Crime, dan World Customs Organization, serta petugas spesialis dari Australian Federal Police (AFP), the US Federal Bureau of Investigation (FBI) dan the Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

(sumber: INTERPOL)

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 52