Wednesday, 16 April 2014
Indonesia (Bahasa Indonesia)English (United Kingdom)
Interpol
Perdagangan Gading Ilegal Secara Online Bernilai Jutaan Euro Terungkap
Monday, 18 March 2013 10:41    PDF Print E-mail
There are no translations available.

Celah dalam undang-undang menciptakan peluang untuk penjualan gading ilegal melalui internet

alt

LYON, Perancis - Sebuah laporan INTERPOL mengidentifikasi adanya perdagangan gading ilegal secara online dengan skala besar bernilai sekitar EUR 1,45 juta pada situs lelang internet di sembilan negara Eropa selama dua minggu.

Selama “Project Web” berlangsung yang didukung oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW), ditemukan bahwa hasil analisis para ahli, lembaga nasional dan departemen dari 660 iklan di 61 situs diperkirakan terdapat sejumlah 4.500 kg gading yang diperdagangkan.

Dengan sedikitnya kewajiban para penjual untuk membuktikan legalitas dari gading, dan investigasi IFAW sebelumnya menunjukkan bahwa gading adalah produk satwa liar yang paling banyak diperdagangkan di Internet, salah satu rekomendasi kunci laporan ini adalah pengenalan undang-undang khusus e-commerce dan kolaborasi yang kuat dengan bea cukai untuk penyelidikan lebih lanjut dan mencegah penjualan gading ilegal secara online.

"Baik di dunia nyata maupun maya, perdagangan gading ilegal merupakan salah satu ancaman terbesar bagi gajah di alam liar, dan upaya penegakan hukum harus dilakukan untuk keduanya jika kita ingin mengatasi kejahatan ini secara efektif," kata David Higgins, Manager of INTERPOL’s Environmental Crime Programme.

"Upaya penegakan melawan kejahatan satwa liar secara online masih dalam tahap awal dan menghadapi tantangan baru, tetapi dukungan yang ditunjukkan oleh negara-negara yang turut serta dalam “Project Web” dan rekomendasi untuk tindakan di masa depan adalah dasar yang kuat untuk mengembangkan respon kolektif dalam menghadapi masalah serius ini", tambah Mr. Higgins.

Laporan INTERPOL tentang penjualan gading online disampaikan pada konferensi CITES global yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand untuk mengatasi perdagangan gading ilegal sebagai bagian dari diskusi mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan perdagangan satwa internasional dan perlindungan spesies.

Pada tahun 2010, CITES menyetujui sebuah resolusi bahwa negara-negara ‘mengevaluasi atau mengembangkan langkah-langkah domestik untuk memastikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan dalam mengendalikan perdagangan satwa secara legal, menyelidiki perdagangan satwa ilegal dan menghukum para pelaku kejahatan’.

"Resolusi CITES merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen internasional dalam memerangi kejahatan satwa liar secara online. Kolaborasi dengan pihak penegak hukum atas “Project Web” menandai satu lagi langkah penting menuju upaya yang terkoordinasi dan melibatkan kami semua untuk menghapuskan perdagangan yang merusak ini, "kata Azzedine Downes, Presiden dan CEO IFAW.

Sebanyak 41 persen kategori terbesar barang-barang dari gading adalah patung, aneka okimonos dan netsukes Jepang hingga patung gajah Afrika dan manusia, dengan perhiasan yang mewakili sembilan persen dari barang-barang dan tujuh persen untuk ukiran dan gading mentah.

Sebagai hasil dari pengawasan, enam penyelidikan nasional dan tiga penyelidikan internasional telah dilaksanakan pada kasus dimana gading digambarkan sebagai barang baru atau di mana gading sedang diperdagangkan dari luar negeri. Hasil dari investigasi ini masih sedang disusun.

Di bawah naungan “Project Wisdom” INTERPOL, yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan tata kelola dan kapasitas penegakan hukum untuk konservasi gajah dan badak, “Project Web” adalah penyelidikan perdagangan satwa liar melalui internet pertama yang dikoordinasikan oleh organisasi kepolisian dunia.

(Sumber: INTERPOL)

 
INTERPOL meluncurkan “Project Scale” untuk memberantas kejahatan perikanan
Friday, 08 March 2013 17:28    PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

LYON, Perancis - INTERPOL telah meluncurkan “Project Scale”, sebuah inisiatif global untuk mendeteksi, menekan dan memberantas tindak pidana perikanan yang diperkirakan memakan biaya ekonomi global hingga USD 23 miliar setiap tahun dan terkait dengan kejahatan transnasional lainnya termasuk korupsi, pencucian uang, penipuan, perdagangan manusia dan narkoba.

Didanai oleh Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dan The Pew Charitable Trusts, di samping untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan perikanan, “Project Scale” akan mengkoordinasikan operasi dengan target aktivitas kejahatan, “memutus” jalur perdagangan dan menyelaraskan upaya penegak hukum nasional dan regional.

Pada saat peresmian proyek ini pada INTERPOL’s International Fisheries Enforcement Conference (26 Februari) di Markas Besar Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL di Lyon, Perancis, Mr. Jean-Michel Louboutin, INTERPOL’s Executive Director of Police Services, mengatakan bahwa Project Scale” akan menghentikan para penjahat yang mengeksploitasi sumber daya alam dunia.

"Jaringan global dan database INTERPOL merupakan sarana informasi yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi tentang kejahatan perikanan secara real time, dan memberikan pelatihan penting untuk memastikan bahwa petugas garis depan memiliki pengetahuan dan keahlian yang mereka butuhkan”.

"Menangani kejahatan transnasional tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dan kemitraan, dan “Project Scale” akan melihat kinerja INTERPOL dengan semua pihak yang terlibat - penegak hukum, non-governmental agencies dan sektor swasta - dalam memberikan respon terpadu dan kolektif terhadap kejahatan perikanan," tambah Mr Louboutin.

Dalam pidatonya kepada 200 peserta dari 63 negara, mantan Presiden Costa Rica, Mr.José María Figueres menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kebijakan pemerintahan dalam menangani illegal fishing.

Project Scale”, dipimpin oleh INTERPOL, merupakan langkah maju yang luar biasa dalam mengidentifikasi, mengurangi dan mudah-mudahan menghentikan illegal fishing dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif terhadap masalah ini," kata Mr Figueres, co-chair of The Global Ocean Commission.

"Illegal fishing merupakan masalah dimana kita cukup lama dalam mencari solusi ilmiah dan praktis, namun yang kita perlukan adalah mengembangkan kemauan politik," tambah Mr Figueres.

Arne Benjaminsen, Secretary General of Norway’s Ministry of Fisheries and Coastal Affairs mengatakan, “Project Scale” merupakan inisiatif unik dan memberikan keterkaitan kejahatan transnasional terhadap illegal fishing, saya yakin perlunya INTERPOL terlibat dalam mengatasi masalah global ini.

"Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa kejahatan perikanan transnasional sedang dibahas di tingkat global dan menggarisbawahi perlunya kerjasama global dalam menyelidiki aspek kriminal terkait illegal fishing," tambah Mr Benjaminsen.

"Melindungi laut dari illegal fishing adalah setara dengan perburuan kerbau terakhir," kata Josh Reichert, Executive Vice President of the Pew Charitable Trusts.

"Konferensi ini dan “Project Scale” adalah bagian penting dari visi kami pada sistem global untuk menghentikan kejahatan perikanan dan merupakan awal dari upaya-upaya baru oleh masyarakat internasional untuk secara signifikan mengurangi illegal fishing."

Selain merusak konservasi sumber daya, kejahatan perikanan mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian serta dapat menggoyahkan wilayah pesisir yang rentan. Di antara kegiatan ilegal yang dilakukan adalah pemanenan spesies yang dilarang, dan memancing bukan pada musimnya, melebihi kuota yang ditetapkan atau tanpa ijin.

"Seperti dengan semua jenis kejahatan lingkungan, mengembangkan kesadaran di kalangan penegak hukum dan pemerintah sangat penting, untuk memastikan bahwa peraturan yang sesuai sudah pada tempatnya sehingga polisi dapat mengambil tindakan dengan benar," kata David Higgins, Head of INTERPOL’s Environmental Crime Programme.

“Project Scale” adalah upaya terbaru INTERPOL untuk mendukung negara-negara anggotanya agar lebih efektif mengatasi kejahatan lingkungan hidup di mana pun itu dilakukan," tambah Mr Higgins.

“Project Scale” akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dan intelijen pada semua jenis kejahatan terkait dengan illegal fishing, termasuk pajak dan penggelapan cukai, yang akan didukung dengan pembentukan Fisheries Crime Working Group dan National Environment Security Task Forces. (ICPO-INTERPOL)

 

 
Workshop INTERPOL untuk kawasan Amerika dan Asia Tenggara tentang analisa intelijen kriminal
Friday, 08 March 2013 17:11    PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

 

MONTREAL, Kanada - Lebih dari 50 pejabat penegak hukum senior dari Amerika dan Asia Tenggara berkumpul di Montreal dalam suatu kegiatan Workshop Intelijen Kriminal yang berfokus pada pemberantasan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir.

Workshop  tiga hari ini (5-7 Maret) diselenggarakan oleh INTERPOL yang bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Kanada dan National Central Bureau (NCB INTERPOL) di Ottawa, juga menyoroti isu-isu pemerantasan terorisme (counter-terrorism) dan hubunganya dengan jenis kejahatan lainnya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pada skala perdagangan gelap narkoba dan kejahatan terorganisir, berbagi perspektif nasional tentang analisis intelijen kriminal terkini dan melihat pada perangkat hukum serta aspek operasional dari kerjasama internasional dan bantuan timbal balik (mutual assistance). para peserta mempelajari teknik analisis umum, mempertimbangkan sarana teknologi terbaru dan mendiskusikan aplikasi praktis dari analisis intelijen di kawasan ini.

"Intelijen adalah kunci untuk setiap jenis investigasi, apakah itu di bidang counter-terrorism, kejahatan terorganisir atau perdagangan narkoba," kata Jean-Michel Louboutin, INTERPOL’s Executive Director of Police Services.

"Saya melihat para ahli yang berdedikasi dan profesional, berasal dari latar belakang yang berbeda dan dari kawasan yang berbeda pula di dunia, berkumpul untuk tujuan bersama: membuat kerjasama internasional terbaik untuk mengatasi ancaman-ancaman transnasional," kata Mr Louboutin.

Dengan menyatukan aparat penegak hukum dari berbagai kawasan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas analisis, standarisasi bagaimana intelijen kriminal digunakan di seluruh dunia dan mempromosikan kerjasama internasional.

"Memerangi jenis kejahatan ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berdasar intelijen. Dialog dengan mitra internasional memungkinkan kita untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif dari lanskap kejahatan terorganisir, "kata RCMP Commissioner Bob Paulson, yang juga sebagai Delegasi untuk Amerika pada Komite Eksekutif INTERPOL.

"Melalui pertukaran dengan komunitas kepolisian yang lebih besar, kita bisa saling meningkatkan analisis kita, teknik investigasi dan preventif dengan bersama-sama memerangi kriminalitas pada tingkat tertinggi dalam lingkup internasional.''

"Program pengembangan kapasitas ini akan memperkuat keterampilan komunitas penegak hukum internasional, dalam rangka meningkatkan kemampuan kolektif kita untuk memanfaatkan praktik terbaik dalam pengolahan dan berbagi intelijen kriminal. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan keterampilan tersebut dalam melakukan investigasi-investigasi operasional dari INTERPOL Red Notice yang ditargetkan dan investigasi kriminal lainnya, " kata Dale Sheehan, INTERPOL’s Director of Capacity Building and Training.

Negara dan wilayah yang menghadiri workshop ini adalah: Anguilla, Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Kepulauan Virgin Inggris, Cayman Islands, Kolombia, Kosta Rika, Curaçao, Republik Dominika, Dominica, El Salvador, Indonesia, Jamaika, Malaysia, Nikaragua, Panama, Filipina, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Sint Maarten, Saint Vincent dan Grenadines, Thailand, Trinidad dan Tobago, dan Turks dan Caicos. (ICPO-INTERPOL)

 

 
Kerjasama INTERPOL dan ASEANAPOL dalam Lanskap Keamanan Global
Friday, 01 March 2013 10:05    PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

PATTAYA, Thailand – Sekretaris Jenderal INTERPOL, Ronald K. Noble mengatakan kepada para Kepala Kepolisian negara ASEAN bahwa kerja sama dalam penegak hukum global mendasari keamanan regional dan global. Dalam sambutannya pada acara pembukaan Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) ke-33 tanggal 19 Februari 2013 di Pattaya, Thailand, Sekjen INTERPOL menekankan tentang pentingnya peran kerjasama kepolisian internasional antara Asia Tenggara dan INTERPOL dalam memerangi kejahatan transnasional.

Para Pejabat Kepolisian dari sepuluh negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), serta dari lima mitra dialog (Australia, Cina, Jepang, Korea dan Selandia Baru), mendengarkan bahwa INTERPOL bekerja untuk membangun inisiatif kolaboratif global yang membantu negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional dengan lebih baik.

Mr. Noble menyatakan 'esensi dari kerjasama penegak hukum internasional' seperti dalam kasus penangkapan tersangka pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, Christopher Paul Neil pada bulan Oktober 2007 di Thailand, sebagai bagian dari “Operation VICO” Interpol.

Neil ditangkap oleh Kepolisian Thailand setelah INTERPOL menyampaikan imbauan kepada masyarakat internasional, yang dilakukan setelah ahli komputer Kepolisian Jerman (Bundeskriminalamt - BKA) berhasil menunjukkan wajah Neil dengan jelas dari 200 gambar digital pelecehan seks anak yang dilakukan di Vietnam dan Kamboja yang disamarkan.

Peserta pertemuan ini juga menyimak bagaimana negara anggota INTERPOL telah menunjukkan kemampuan dalam mengambil tindakan penegakan hukum, seperti operasi STORM INTERPOL yangtelah dilakukan di Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam sejak tahun 2008 dan telah berhasil melakukan penyitaan hampir 40 juta pil palsu dan ilegal, lebih dari 60 penangkapan dan ditutupnya ratusan apotek dan toko obat terlarang .

Demikian pula dengan operasi SOGA INTERPOL, yang menunjukan upaya Polisi dengan target perjudian ilegal, yang dilakukan di Cina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sampai saat ini operasi tersebut telah menghasilkan lebih dari 7.000 penangkapan, penyitaan hampir USD 27 juta dalam bentuk tunai dan ditutupnya ratusan tempat perjudian ilegal di seluruh Asia Tenggara.

Setiap menitnya adalah penting bagi INTERPOL dalam memberikan dukungan penting bagi negara-negara anggota INTERPOL dalam kasus terorisme atau bencana alam, Mr. Noble mengatakan pada konferensi bagaimana organisasi Polisi dunia ini mengembangkan INTERPOL Travel Document (ITD) 'untuk mengerahkan personel, tempat dan waktu yang tepat ‘.

Sehubungan dengan komitmen penggunaan ITD, Myanmar menjadi negara ke-59 yang mengakui ITD dan membuka jalan bagi negara-negara lain di kawasan ini dan sekitarnya untuk mengikuti.

"Pada tahun 2014, INTERPOL dan Asia Tenggara, bersama dengan seluruh dunia, akan melakukan perubahan lanskap penegak hukum global. INTERPOL Global Complex for Innovation di Singapura akan memberikan suatu hal penting yang menunjukan keberadaan INTERPOL yang permanen di kawasan tersebut. Langkah ini memberikan banyak kesempatan untuk mengoptimalkan manfaat dari IGCI dan memastikan INTERPOL menyediakan sarana dan layanan terdepan yang paling relevan kepada negara-negara anggota INTERPOL di kawasan Asia Tenggara, dan mitra seperti ASEANAPOL, "Mr. Noble menyimpulkan.

IGCI akan menyediakan fasilitas untuk penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi kejahatan dan para pelaku kejahatan, pelatihan yang inovatif, dukungan operasional dan kemitraan. (IPSG)

 

 
Polisi Nepal Menyita Bagian Tubuh Harimau dan Menangkap Tujuh Orang Selama Operasi
Friday, 01 February 2013 00:00    PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Pihak berwenang Nepal menyita tujuh kulit harimau, ratusan tulang harimau dan menangkap tujuh orang terkait dengan dugaan jaringan penyelundupan selama operasi yang baru-baru ini dilaksanakan di Nepal.

Kepolisian Nepal dan Departemen Taman Nasional dan Konservasi Satwa Nepal mengerahkan pasukan pada tanggal 11 dan 12 Januari di berbagai tempat di Nepal. Pada tanggal 11 Januari, petugas dari Kawasan Konservasi Manaslu menyita dua kulit harimau, 53 kg tulang harimau dan menangkap empat orang yang diduga mencoba menyelundupkan bagian tubuh harimau ke Tibet, Cina. Keesokan harinya, Polisi melakukan pemeriksaan jalan di dekat perbatasan Cina dan menyita 5 kulit harimau dan 114 kg tulang harimau yang disembunyikan dalam kantong beras di dalam sebuah mobil van yang juga menuju ke Cina.

Bukti yang dikumpulkan oleh Polisi membuat mereka curiga bahwa insiden percobaan penyelundupan adalah bagian dari jaringan penyelundupan bagian tubuh harimau, dan penyelidikan pun sedang berlangsung. Keseluruhan, tujuh orang telah ditangkap dan didakwa dengan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau.

Penangkapan dan penyitaan merupakan tindaklanjut dari sesi pelatihan INTERPOL dalam penggunaan manajemen intelijen dan informasi dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup yang diselenggarakan di Nepal pada bulan Desember. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh INTERPOL, National Central Bureau Interpol (NCB-Interpol) di Kathmandu dan the South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penegak hukum lingkungan hidup di wilayah ini, dengan fokus khusus pada perburuan liar dan perdagangan gelap harimau dan kucing besar Asia lainnya.

"Keberhasilan operasi oleh Kepolisian Nepal ini menunjukkan peran penting dari program pengembangan kapasitas dalam memberikan  keterampilan yang dibutuhkan kepada Polisi untuk melawan semua jenis kejahatan transnasional yang lebih efektif," kata David Higgins, kepala Program Kejahatan Lingkungan Hidup Interpol.

"Saya memuji pihak berwenang Nepal untuk menerapkan pelatihan mereka menjadi praktek, dan atas komitmen kuat mereka untuk melindungi harimau liar yang tersisa di dunia serta mengakhiri perburuan ilegal dan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau," Mr. Higgins menyimpulkan.

Pelatihan dan prakarsa lainnya untuk memberantas kejahatan terkait kucing besar Asia berlangsung di bawah naungan Project Predator Interpol, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan harimau dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan penegak hukum di negara-negara yang terdapat harimau. Mitra kerja termasuk US Agency for International Development (USAID), UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) dan SAWEN.

(IPSG)

 

 

 

 

 

 

 

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4